× Redaksi Tenrang Kami Pedoman Media Siber Privacy Policy
Beranda Aceh, Peristiwa, Politik Beda Pendapat Soal Pindah Kantor Bupati Aceh Besar, Ini Pendapat Dewan

Beda Pendapat Soal Pindah Kantor Bupati Aceh Besar, Ini Pendapat Dewan

SHARE
Beda Pendapat Soal Pindah Kantor Bupati Aceh Besar, Ini Pendapat Dewan

Foto ilutrasi

Atjehlife.net - Hari ini adalah hari pertama Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Besar beroperasi di Gedung Dekranas Aceh Besar di Gani, Kecamatan Ingin Jaya. Hal tersebut dilakukan pasca terpaparnya covid -19 pada Alm sekda Aceh Besar, Iskandar, yang berujung meninggal dunia, pada Jumat lalu.

Artinya, kegiatan administrasi Kantor Bupati di Kota Jantho, ditutup total untuk masa 10 hari kedepan, sebagaimana yang diberitakan media ini, edisi Senin kemarin.

Namun, hal tersebut sangat bertolak belakang dengan aktivitas para legislatif yang hingga saat ini masih berpusat kegiatan di Kota Jantho.

Lalu apa dan bagaimana pendapat Legislatif Aceh Besar terhadap keputusan yang diambil Oleh Bupati Aceh Besar, H Ir Mawardi Ali, pada Senin sore, kemarin.

Serambinews.com merilis sejumlah pendapat dan pandangan legislatif Aceh Besar, edisi 1 September 2020 yang disampaikan langsung oleh Ketua DPRK Aceh Besar, Iskandar Ali, SPd MSi.

"Menurut Iskandar Ali, pemindahan pusat administrasi Pemkab Aceh Besar seharusnya tidak perlu dipindah ke Gedung Dekranas karena itu bukanlah hal yang terlalu urgensi sekali.

"Kalau ada pejabat atau staf yang positif terkena virus corona atau reaktif Covid-19, merekanya yang dibebaskan tugas dan diobati. Bukan sebaliknya, kantor administrasi Pemerintahan Aceh Besar yang dipindahkan," kata Ketua DPRK Aceh Besar, Iskandar Ali kepada Serambinews.com, Selasa (1/9/2020).

“Ini kebijakan yang dinilai keliru. Saya minta pelayanan administrasi Pemkab Aceh Besar agar tetap di Kota Jantho," tandasnya.

Iskandar Ali menyatakan, pihaknya mendukung upaya yang dilakukan Pemkab Aceh Besar dalam mencegah penyebaran virus corona di pedesaan dalam kawasan kabupaten setempat.

“Kita mendukung pemkab untuk sosialisasi cegah Covid-19, seperti penerapan protokol kesehatan (prokes) dan mewaspadai transmisi lokal Covid-19, dan razia pusat keramaian lainnya guna menerapkan Prokes Covid-19," ucapnya.

Tapi terkait pemindahan pusat administrasi Pemkab Aceh Besar ke Gedung Dekranas, menurut Ketua DPRK, bukanlah merupakan solusi yang terbaik.

Jika di Kantor Bupati ada staf atau pejabat yang terpapar Covid-19, lanjut dia, maka semestinya pegawainya yang dilakukan test swab dan kantor tersebut disemprot disinfektan. Bukan, malah kantor administrasi yang dipindahkan ke Gedung Dekranas.

Padahal, papar Iskandar Ali, legislatif dan eksekutif telah berjanji bersama-sama akan memajukan Kota Jantho.

“Jadi, kenapa tidak kita benahi pelayanan pemerintahan di Jantho. Dan sampai saat ini, DPRK Aceh Besar masih tetap berkantor di Kota Jantho,” tegasnya.

Di sana, lanjut dia, ada Wakil Bupati Aceh Besar, Tgk Husaini A Wahab yang tinggal di Jantho, sehingga bisa diatur jadwalnya saja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Karena dalam undang-undang, susunan kepengurusan pemerintahan adalah Bupati dan Wakil Bupati,” papar Ketua DPRK Aceh Besar ini.," demikian tulis media online Serambinews.com. (01)